25November2009

MATERI BIDANG KEPEGAWAIAN

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized.

MATERI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pengaturan kepegawaian harus merupakan suatu sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dari perencanaan sampai evaluasi disebut manajemen. Sehingga seharusnya pengaturan, program, pelaksanaan, dan evaluasi dalam bidang kepegawaian harus dalam bentuk sistem manajemen SDM yaitu bidang kepegawaian yaitu tenaga kerja. Oleh karenanya pengelolaan bidang kepegawaian di YPK Klaten seharusnya merupakan sistem manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang termuat dalam visi misi YPK Klaten. Maka harus memahami pengertian sistem dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengertian sistem adalah sebagai berikut:

Menurut William A. Shrode serta Dan Voich:

1. Sistem mempunyai tujuan, sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut.

2. Sistem itu merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh.

3. Sistem memiliki sifat terbuka.

4. Sistem saling berkaitan.

5. Sistem melakukan kegiatan transformasi.

6. Dalam sistem ada/mempunyai mekanisme kontrol.

Dari pengertian tersebut dihubungkan dengan tugas pegawai khusus kantor YPK Klaten, maka:

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran YPK Klaten harus berdasarkan dan bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi YPK Klaten.

2. Kepegawaian terbagi dalam berbagai bidang pekerjaan di kantor ini yaitu bidang administrasi umum, bidang keuangan, bidang kepegawaian/personalia. Satu dengan yang lain tidak dapat terlepas harus menjadi suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. Misal: ada kekeliruan dalam konsep, kesalahan pengetikan, kesalahan informasi, kesalahan menulis status pegawai, kesalahan dalam menentukan perhitungan gaji/penerapan tabel gaji, kesalahan pembayaran gaji, ini tanda adanya keharusan sistem.

3. Sifat terbuka artinya pembagian bidang tugas dalam suatu sistem harus pasti tetapi juga harus dapat mempunyai pemahaman bidang tugas yang lain. Jadi seorang pegawai tidak hanya memahami satu bidang tugas tetapi dituntut dapat memahami paling tidak mempunyai pengetahuan bidang tugas yang lain. Misal: bidang tugas kepegawaian harus menguasai pengetahuan bidang tugas keadministrasian, bidang keuangan.

4. Sistem adalah kegiatan transformasi/pembaharuan sehingga harus membentuk jiwa dan pola pemikiran yang sewaktu-waktu mengalami perubahan tetapi tidak keluar dari tujuan utama.

5. Sistem saling berkaitan itu sebagai implikasi dari sifat yang bulat dan utuh.

6. Sistem ini harus ada mekanisme kontrol ® person yang melakukan kontrol harus mempunyai/menguasai tiap pelaksanaan bidang tugas artinya benar/tidaknya pelaksanaan tugas dan harus dapat membetulkan. Mekanisme ini ditentukan dalam tata kelola perkantoran yaitu KTU melakukan koordinasi yaitu sebagai koordinator dan melaksanakan kontrol ® bukan dipilih karena paling tinggi pangkat tetapi karena jabatan KTU.

Kepegawaian tidak hanya membidangi bidang tugas tertentu tetapi harus menyeluruh mencakup semua bidang tugas dalam suatu organisasi kegiatan dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pendidikan. Meskipun pengertian sistem adalah universal tetapi ada ciri-ciri khusus dalam tiap-tiap usaha YPK Klaten bergerak dalam bidang usaha persekolahan yang berlandaskan keagamaan ditekankan pada sifat/bidang sosial tetapi tidak terlepas dari pengertian organisasi usaha dalam bentuk yayasan.

Sistem kepegawaian YPK Klaten sesuai dengan visi dan misi harus mempunyai ciri khusus sebagai berikut:

1. Pegawai tidak hanya dituntut kepatuhan dan kesetiaan terhadap pimpinan tetapi lebih dikembangkan komitmennya pada pekerjaan arti pentingnya dalam keadaan mendesak dapat melaksanakan tugas meskipun belum ada perintah dan pekerjaan tidak boleh terhenti seandainya ada keadaan perubahan, misal perubahan dalam hal ini organisasi yayasan karyawan ® harus komitmen dengan pekerjaan dnegan bertanggung jawab.

2. Pegawai tidak difokuskan untuk berkompetisi kemajuan dirinya sendiri tetapi difokuskan kerjasama untuk kepentingan bersama.

3. Orientasi kerja pegawai tidak terpancang pada kepangkatan tetapi bergeser pada jaringan kerja profesional.

4. Dalam hal ini di YPK Klaten khusus Kantor YPK hubungan terutama antara Pengurus dan pegawai terbuka ada tanggung jawab bersama artinya saling mengontrol dan pegawai tidak hanya pelaksana menunggu perintah tetapi harus mempunyai program kerja dan inovasi dalam pelaksanaan tugas disertai evaluasi hasil. Jadi jangan hanya rutinitas tetapi bekerja dengan berdasarkan kondisi dan skala prioritas.

Manajemen Dalam Bidang Kepegawaian

Bidang kepegawaian tugasnya adalah melaksanakan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Bidang kepegawaian atau bidang personalia dalam sistem lama fungsinya hanya merekam riwayat hidup pegawai/karyawan, latar belakang pendidikan, masa kerja, status pegawai dan gaji yang harus dibayar. Dalam sistem baru bagian kepegawaian harus dapat mengkaji kebutuhan tenaga kerja setiap waktu yaitu masa sekarang dan masa depan. Bagian personalia menjadi bagian/devisi. Pengembangan SDM bagian personalia harus sensitif terhadap perubahan baik level global, nasional, dan lokal.

Konsultan manajemen SDM menyampaikan pengelolaan SDM sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi skill dan kualitas SDM yaitu melalui seleksi penjaringan ataupun seleksi secara periodik.

2. Memilih SDM yang memiliki kinerja tinggi dan potensial.

3. Menilai kinerja dan keahlian SDM.

4. Memberi kompensasi yang memadai kepada tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian.

5. Membangun lingkungan kerja yang baik.

6. Meningkatkan motivasi untuk perbaikan kinerja.

Dalam suatu organisasi harus melaksanakan strategi pemberdayaan (empowerment ) SDM, artinya pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada pegawai untuk berinisiatif dengan rambu-rambu peraturan dalam melaksanakan program/tugas. Pemberdayaan mempunyai pengertian bahwa pemimpin mempunyai peran strategi dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai agen perubahan karena dalam pemberdayaan ada distribusi kekuasaan sehingga pemimpin dituntut untuk memiliki kesadaran pada distribusi kekuasaan, ini sebagai tindakan kaderisasi dan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan supaya SDM yang dimiliki mampu mencapai produktivitas dan kinerja yang optimal (hlm. 122). Dalam pelaksanaan empowerment harus ada komunikasi yang terbuka antara manager/yang melaksanakan manajemen dengan karyawan/pegawai, dalam hal ini pegawai tidak hanya melaksanakan tugas tetapi harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelajaran (sharing knowledge ) dari karyawan lain sehingga dapat terbentuk satu tim yang valid.

Tahapan dalam empowerment :

1. Mengembangkan pemahaman secara menyeluruh mengenai pemberdayaan.

2. Membuat daftar kegiatan yang dapat mendukung pemberdayaan.

3. Menyeleksi berbagai kegiatan dnegan skala prioritas.

4. Memahami adnaya “harapan” kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

5. Menetapkan waktu untuk memulai dan sharing untuk kemajuan secara individual dan kelompok.

6. Menciptakan, menjaga, dan meningkatkan saling kepercayaan dalam manajemen pemberdayaan SDM.

7. Menilai kemajuan/pelaksanaan pemberdayaan harus ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan.

Manajemen SDM akan mengalami kekacauan karena tidak ada balance / keseimbangan antara tuntutan kerja dan perhatian. Gejala kekacauan:

1. Tidak merasa dihargai, tidak tahu bagaimana meraih kesuksesan.

2. Tidak mengikuti aturan yang ada.

3. Membicarakan permasalahan pekerjaan tidak dalam komunikasi yang formal.

Proses dan Jalur Pengembangan Karier

Semua/setiap orang dalam organisasi pasti mempunyai potensi untuk mencapai prestasi dan karier tetapi untuk mencapai semuanya harus diarahkan pada jalur yang tepat. Proses karier yaitu dalam kerangka yang dibangun manajemen, untuk membantu pegawai berkarier yaitu membuka hubungan komunikasi antara karyawan dengan manajemen dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Karyawan bertanggung jawab terhadap kariernya sendiri.

2. Keahlian karyawan didasarkan pada usaha perjuangannya sendiri.

3. Perencanaan karier tanggung jawab karyawan sendiri.

4. Sukses dijabarkan oleh karyawan sendiri.

Perencanaan sistem karier dalam suatu organisasi juga harus menurut prinsip-prinsip:

1. Semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajari hal yang baru, mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan menurut kemampuan masing-masing.

2. Karyawan dapat dikembangkan menurut jalur minat dan karakteristik.

Sistem dan manajemen dalam PPK YPK Klaten

Peraturan Kepegawaian di YPK Klaten berdasar Kep.YPKK No. 031/A.1-PPK/III/2004. Dasar: Pancasila, UUD 1945, dan AD dari YPKK. Peraturan ini sifatnrya adalah sebagai aturan pemaksa dwingenrecht artinya keharusan untuk dilaksanakan dan ada sanksi dari pelanggaran yang dilakukan.

- Pengertian Pegawai dalam ketentuan ini dibedakan:

- GTT dan PTT:

- Sepenuhnya

- Tidak sepenuhnya

- Pegawai Percobaan

- Capeg

- Pegawai

- Pegawai salah satu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban diatur dalam Bab III Pasal 5 dan 6 ® khusus Pasal 5 peraturan teknis dalam bidang keuangan. Khusus DP3 dalam aturan organik dari kepegawaian pegawai ® untuk yang dinilai.

- Pengadaan pegawai yaitu dengan seleksi penerimaan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

- GTT/PTT paling lama 3 tahun ® SK Unit Kerja.

- Percobaan paling lama 2 tahun ® SK Unit Kerja disetujui Pengurus.

- Capeg paling lama 4 tahun ® SK Pengurus

- Pegawai ® SK Pengurus

- Persyaratan Khusus Perlengkapan ada dalam Surat Edaran.

- Disiplin Pegawai Pasal 15.

- Perbuatan Terlarang Pasal 16.

- Hak dan Fasilitas Pegawai Pasal 23 – Bidang Keuangan.

Peraturan kepegawaian YPKK ini tidal boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai dan perlindungan tenaga kerja.

- Pegawai YPKK tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan tujuan nasional yang ada di dalam UUD 1945 dan Pancasila yaitu harus beriman, kuat/sehat jasmani dan rohani, berdayaguna, berwibawa, berkualitas tinggi, dan sadar tanggung jawabnya sebagai pegawai maka harus ada sistem yang bulat dan utuh dan pemberdayaan SDM sebagai tenaga kerja.

Operasional Tugas/Pelaksana Tugas

- Sebelum melaksanakan tugas harus ada program kerja:

® Policy /strategis ditentukan oleh organisasi yayasan.

® Teknis pelaksanaan.

- Pegawai dalam posisi teknis pelaksanaan.

- Dimaksud program adalah program teknis ada:

® Rencana kerja jangka panjang sesuai bidang masing-masing.

® Rencana kerja harian/rutinitas.

- Dalam bentuk tertulis untuk dapat dievaluasi.

- Arsip harus rapi, lengkap, ini untuk menentukan riwayat pekerjaan seseorang dan keahlian berdasar pendidikan dan untuk menentukan pemberdayaan serta proses karier seseorang.

Jadi bidang kepegawaian harus melaksanakan sistem dokumentasi lebih baik dalam bentuk tertulis karena itu yang paling aman dan sampai saat ini dokumen resmi masih diutamakan dengan bentuk tertulis.

- Peraturan harus disusun secara urut/tanggal tahun dikeluarkan atau diterbitkan mengenai peraturan yang sudah tidak berlaku tetap harus didokumentasikan, tidak boleh dimusnahkan.

- Harus ada database yang lengkap ® dasar untuk perencanaan pengadaan pegawai jangka panjang untuk jangka pendek dalam hal proses kepegawaian secara rutinitas.

- Mekanisme:

- Pengurus ® distributor strategi yang berasal dari keputusan rapat organisasi YPKK atau peraturan yang ditetapkan.

- KTU ® mendistribusikan pada bidang masing-masing. Mendistribusikan dalam pengertian bukan memerintah tetapi tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut.

- Pegawai dalam masing-masing bidang berhak mendapat penjelasan, mengoreksi, memberi masukan demi kelancaran tugas kepada KTU.

- Pegawai berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada KTU.

- KTU harus mempertanggungjawabkan kepada Pengurus dan di sisi lain kepada pegawai di bidang masing-masing sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

businessmails.biz best way to earn money

137 

25November2009

PERJANJIAN JAMINAN DAN LEMBAGA JAMINAN

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized.

PERJANJIAN JAMINAN DAN LEMBAGA JAMINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Perikatan

  1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Istilah perjanjian dan perikatan menurut beberapa Sarjana antara lain:

- Drs. C. ST. Kansil, S.H., istilah perikatan terjemahan dari verbintenis dan perjanjian terjemahan dari overeenkomst .

- Utrecht dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memakai istilah perutangan sebagai terjemahan dari verbintenis .

- Abdulkadir Muhammad, S.H., istilah perikatan adalah terjemahan dari verbintenis .

Pengertian perjanjian ada dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan sumber perikatan ada dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Perbedaan antara perjanjian dan perikatan yaitu perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum. Dalam perikatan ada pihak kreditur yaitu yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban untuk berprestasi. Pada pihak debitur terdapat schuld yaitu hutang atau kewajiban berprestasi tergantung dari perikatannya dan ada haftung jaminan untuk pelunasan hutang yaitu jaminan yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Subyek perikatan kreditur dan debitur sedangkan obyek perikatan yaitu prestasi yang ada dalam Pasal 1234 KUHPerdata yaitu: memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perikatan diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Ketentuan tentang perikatan adalah bersifat anvullendrecht yaitu bersifat pelengkap artinya atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur karena menganut sistem terbuka. Dalam perikatan berdasar perjanjian berlaku asas antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak yaitu dapat mengadakan perikatan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.


b. Asas konsesualisme yaitu dalam perikatan didasarkan pada kesepakatan para pihak Pasal 1320 KUHPerdata.

c. Asas kekuatan mengikat yaitu asas pacta suntservanda yaitu kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.

d. Asas kepribadian yaitu untuk menentukan personalia dalam perjanjian sebagai sumber perikatan.

e. Asas kepercayaan atau vertrouwensabeginsel artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.

f. Asas iktikad baik atau tegoeder trouw yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada iktikad baik.

Menurut Abdulkadir, pengertian perikatan adalah:

”Hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan” (Abdulkadir Muhammad, 1981: 5).

Selain itu Abdulkadir merumuskan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 1981: 9)

B. Perjanjian Kredit

Di dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian dalam KUHPerdata yang mirip dengan perjanjian kredit yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Djuaendah Hasan mengartikan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan (Djuaendah Hasan, 1996: 70). Pengertian kredit dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (11):

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11) pengertian kredit mengandung kata-kata ”persetujuan” sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, oleh karenanya ”kredit” merupakan ”perikatan” yang bersumber dari suatu perjanjian.

Dari pengertian kredit tersebut maka jelas mengenai perjanjian kredit antara bank dengan debitur ditekankan pada kesepakatan para pihak yaitu berdasar asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Mengenai istilah kredit lebih cenderung untuk menamakan perjanjian kredit bank, istilah bank dilekatkan untuk membedakannya dengan perjanjian pinjam uang yang pemberi pinjamannya bukan bank (Mariam Darus Badrulzaman, 1978: 20).

Menurut R. Subekti, perjanjian kredit diidentikkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang mempunyai sifat khusus maksudnya perjanjian peminjaman uang terjadi antara bank dengan debitur, di mana debitur akan mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu yang telah ditentukan (R. Subekti, 1982: 12).

Pengertian kredit menurut Gatot Supratmono adalah perjanjian meminjam uang antara bank sebagai kreditur dalam hal ini bank sebagai pemberi kredit percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas (Gatot Supratmono, 1995: 28).

Pada dasarnya istilah ”kredit” tidak terdapat dalam KUHPerdata yang ada hanya perjanjian pinjam-meminjam uang yang ada dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam kredit tentu ada unsur kepercayaan yaitu keyakinan kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh debitur maupun kreditur.

Dari bentuk perjanjian dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian baku yaitu bank telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Dari sifatnya perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan atau voorovereenkomst dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan sebagai hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya (Mariam Badrulzaman, 1978: 28).

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “Credere” artinya percaya, jadi ”kepercayaan” itu yang menjadi dasar pemberian kredit dan disebut sebagai jaminan pokok. Adapun pengertian kredit yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1. Sevelberg

Mengatkan “kredit” mempunyai arti:

a. Sebagai dasar setiap perikatan (verbintenis ) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

b. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

  1. Levy

Merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

  1. M. Jokile

Mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu (Mariam Darus Badrulzaman, 1978: 21-22).

C. Lembaga Jaminan

Sampai saat ini Lembaga Perbankan masih dominan sebagai sumber pembiayaan investasi dengan pemberian kredit. Untuk mendapatkan kredit bank lebih dahulu harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang akan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan. Adanya jaminan diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disebut agunan.

Pengertian agunan dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebut jaminan yaitu:

”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Kredit merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian kredit yang biasa disebut akad kredit. Pasal 1131 KUHPerdata mencakup schuld dan haftung dari debitur dan merupakan jaminan yang ada karena telah ditentukan oleh Undang-Undang meskipun tidak diperjanjikan lebih dulu oleh kreditur dan debitur. Oleh karenanya Pasal 1131 KUHPerdata berlaku bagi semua kreditur dan meliputi semua kreditur dan meliputi semua harta kekayaan debitur. Jaminan tersebut dinamakan jaminan umum dalam pengertian umum bagi semua kreditur dan umum mengenai macam jaminannya yaitu tidak ditunjuk secara khusus. Kreditur sebagai pemegang jaminan menurut Pasal 1131 KUHPerdata sebagai kreditur konkurent yaitu semua kreditur kedudukannya sama dalam praktek tidak memuaskan kreditur.

  1. Penggolongan Jaminan

a. Jaminan Berdasar Undang-Undang Dan Jaminan Berdasar Perjanjian

Jaminan berdasarkan Undang-Undang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdata, sedangkan jaminan berdasar perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

b. Jaminan Umum Dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditur (kreditur konkurent) dan untuk seluruh harta kekayaan artinya tidak ditunjuk secara khusus yaitu yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur tertentu (kreditur preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang/Badan Hukum yaitu penanggungan atau misal garansi bank.

c. Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yaitu hak milik.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu Pasal 1820 KUHPerdata.

d. Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak

Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia.

Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu Hipotek, Credietverband dan sekarang Hak Tanggungan.

e. Jaminan Dengan Menguasai Bendanya Dan Tanpa Menguasai Bendanya

- Jaminan Dengan Menguasai Bendanya yaitu gadai dan hak retensi. Gadai tidak pesat pertumbuhannya karena terbentur syarat inbezit stelling yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan benda yang dijaminkan untuk menjalankan pekerjaan atau usahanya.

- Jaminan Tanpa Menguasai Bendanya yaitu Hipotek, Credietverband dan sekarang fidusia dan Hak Tanggungan. Jaminan tanpa menguasai bendanya menguntungkan debitur sebagai pemilik jaminan karena tetap dapat menggunakan benda jaminan dalam kegiatan pekerjaannya atau usahanya.

  1. Lembaga-Lembaga Jaminan

a. Gadai

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata dan pengertian gadai ada beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1) Gadai lahir setelah adanya penyerahan kekuasaan atas obyek gadai yaitu benda bergerak dari debitur (pemberi jaminan) kepada kreditur (pemegang jaminan).

2) Kreditur sebagai yang diistimewakan dari kreditur yang lain apabila debitur wanprestasi maka dapat mengambil pelunasan dan hasil penjualan benda jaminan yaitu parate executie .

Sifat Hak Gadai:

1) Jaminan kebendaan dan memberikan hak kebendaan tetapi tidak dalam pengertian hak untuk menikmati tetapi untuk menjamin dilunasinya piutang tertentu.

2) Hak gadai bersifat accessoir , merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam uang. Karena bersifat accessoir maka hak gadai akan hapus apabila perjanjian pokok hapus yaitu bila hutang telah dilunasi.

3) Hak gadai tidak dapat dibagi artinya apabila hutang dibayar sebagian tidak dapat menghapus sebagian hak gadai.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan daripada piutang-piutang yang lain. Krediturnya mempunyai hak preferent.

5) Obyeknya benda bergerak.

b. Fidusia

- Pengertian Fidusia

Pengertian fidusia ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1):

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan benda.

- Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fucia (UUJF) Pasal 1 Ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia di satu sisi memberi kemudahan bagi debitur (pemberi fidusia) karena tetap menguasai dan dapat menggunakan benda yang dijaminkan tetapi di sisi yang lain kreditur (pemegang fidusia) kurang terjamin kepentingannya hal ini karena fidusia tidak didaftarkan. Adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.


- Subyek Jaminan Fidusia

Subyek fidusia (pemberi fidusia) yaitu perseorangan atau korporasi ada dalam Pasal 1 Ayat (5) UUJF. Sedangkan subyek fidusia sebagai penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang diatur dalam Pasal 1 Ayat 6) UUJF.

- Obyek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia ada dalam UUJF Pasal 1 Ayat (2) seperti telah disebutkan.

- Sifat Jaminan Fidusia

1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan/perjanjian ikutan. Akta jaminan dibuat oleh Notaris.

2) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite ).

3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dengan lembaga parate executie .

5) Dalam jaminan fidusia memuat hak mendahulu disebut juga hak preference artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya diatur dalam UUJF Pasal 27.

- Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam UUJF Pasal 25 ditentukan tentang hapusnya fidusia sebagai berikut:

1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51 sudah disebutkan hak jaminan yang kuat yang dibebankan pada hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan adalah Hak Tanggungan tetapi selama itu Hak Tanggungan belum berfungsi karena belum ada Undang-Undang yang mengatur. Oleh karenanya untuk sementara berdasar UUPA Pasal 57 hak jaminan atas tanah berdasar ketentuan Hipotek diatur dalam KUHPerdata dan Credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190.

Ketentuan dalam UUPA Pasal 51 dapat berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) sehingga tidak diperlukan lagi ketentuan yang ada dalam UUPA Pasal 27. Dalam UUHT Pasal 29 ditegaskan ketentuan Hipotek dan Credietverband seperti tersebut dalam UUPA Pasal 27 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Pengertian Hak Tanggungan

UUHT Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya Hak Tanggungan yang dibebankan pada Hak Atas Tanah tetapi kenyataan sering terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman yang secara tetap merupakan kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. UUPA berdasar hukum adat ada dalam UUPA Pasal 5 yang menggunakan asas pemisahan horizontal yang artinya antara tanah dan benda-benda yang ada di atasnya/melekat di atas tanah secara hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh karenanya perbuatan hukum terhadap hak atas tanah tidak dengan sendirinya mekiputi benda-benda yang melekat di atas tanah tersebut. Apabila benda-benda yang ada di atas tanah diikutsertakan dijadikan jaminan harus dinyatakan dengan tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ini ditentukan dalam UUHT Pasal 4 Ayat (1).

- Subyek Hak Tanggungan

UUHT Pasal 8 menentukan pemberi Hak Tanggungan yaitu dalam pengertian sebagai debitur yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan tersebut sedangkan UUHT Pasal 9 menentukan pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur.

- Obyek Hak Tanggungan

Sebagai obyek Hak Tanggungan harus memenuhi syarat:

1) Dapat dinilai dengan uang.

2) Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum.

3) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.

4) Memerlukan penunjukan oleh Undang-Undang.

Obyek yang dapat dibebani Hak Tanggungan ditentukan dalam UUHT Pasal 4. Dalam UUPA Pasal 51 Hak Pakai tidak ditetapkan sebagai obyek Hak Tanggungan. Dalam perkembangannya Hak Pakai Atas Tanah Negara harus didaftarkan sehingga memenuhi syarat sebagai obyek Hak Tanggungan. Ketentuan obyek Hak Tanggungan selain diatur dalam UUHT Pasal 4 juga tentang obyek Hak Tanggungan diatur pula dalam UUHT Pasal 27.

- Sifat Hak Tanggungan

1) Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur yaitu pemegang Hak Tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. Kreditur pemegang Hak Tanggungan mendapat hak untuk didahulukan yang disebut hak preference diatur dalam UUHT Pasal 1 Ayat (1).

2) Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut berada disebut droit de suite dan diatur dalam UUHT Pasal 7. Sifat ini bertujuan untuk kepentingan kreditur, meskipun obyek sudah berpindah tangan tetapi kreditur pemegang Hak Tanggungan masih tetap dapat menggunakan haknya terutama apabila debitur wanprestasi.

3) Memenuhia asas spesialitas dan publisitas sehingga memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan dan mengikat pihak ketiga. Asas spesialitas diatur dalam UUHT Pasal 11 Ayat (1) yang meliputi subyek, obyek Hak Tanggungan dan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Sedangkan asas publisitas diatur dalam UUHT Pasal 13 Ayat (1) yaitu Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan, pendaftaran Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk berlakunya Hak Tanggungan dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.

4) Tidak dapat dibagi-bagi pengertiannya dengan telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan tetapi Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak tanggungan, ini diatur dalam UUHT Pasal 2 Ayat (1) kecuali bila diperjanjikan dalam APHT diatur dalam UUHT Pasal 2 Ayat (2) yang merupakan kekecualian dari asas tidak dapat dibagi-bagi.

5) Apabila debitur wanprestasi maka dalam eksekusi obyek jaminan dapat melalui lembaga parate executie .

6) Sebagai perjanjian accessoir atau tambahan setelah adanya perjanjian pokok. Kreditur sebagai kreditur preferent karena adanya perjanjian jaminan yaitu Hak Tanggungan yang mempunyai sifat mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau hutang-piutang.

- Hapusnya Hak Tanggungan

Berdasar UUHT Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan.

3) Pembersihan Hak Tanggungan.

4) Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan dalam hal demikian tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin, tetapi dengan hapusnya Hak Tanggungan berarti kreditur tidak sebagai kreditur preferent tetapi sebagai kreditur konkurent yaitu kedudukannya sama dengan kreditur yang lain dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

d. Penanggungan

Jaminan penanggungan disebut jaminan perorangan yaitu jaminan yang bukan bersifat kebendaan tetapi berupa pernyataan dari seseorang yang berisi kesanggupan bahwa ia menanggung pelaksanaan perjanjian sedemikian rupa apabila si berwajib tidak memenuhi janji atau prestasinya.

Lembaga penanggungan (borgtocht ) definisinya ada dalam Pasal 1820 KUHPerdata adalah perjanjian perorangan yang didefinisikan sebagai berikut:

Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

- Sifat Perjanjian Penanggungan

Dari Pasal 1820 KUHPerdata dapat terlihat bahwa:

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang accessoir artinya apabila perjanjian pokok yang pemenuhannya dijamin dengan perjanjian penanggungan tidak dipenuhi maka kreditur dapat menuntut kepada penanggung berdasar perjanjian penanggungan (Djuhaendah Hasan, 1998: 68-86).

Dari pemenuhannya bersifat subsidair artinya penanggung hanya terikat untuk pemenuhan prestasi apabila debitur wanprestasi. Perjanjian penanggungan harus dinyatakan oleh penanggung secara tegas hal ini ditentukan dalam Pasal 1834 KUHPerdata dan sifat accessoir ada dalam Pasal 1821 KUHPerdata yang menyatakan; Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut Undang-Undang. Perjanjian penanggungan bersifat accessoir mengandung pengertian:

1) Adanya perjanjian penanggungan tergantung perjanjian pokok.

2) Apabila perjanjian pokok hapus maka perjanjian penanggungan menjadi ikut hapus.

3) Diperalihkannya piutang sebagai perjanjian pokok maka semua perjanjian yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.

- Bentuk Perjanjian Penanggungan

Bentuknya bebas artinya dapat lisan atau tertulis tetapi merupakan pernyataan yang tegas. Perjanjian penanggungan biasanya dimasukkan dalam pengakuan utang.

- Hapusnya Perjanjian Penanggungan

Karena merupakan perjanjian yang bersifat accessoir maka hapusnya tergantung hapusnya perikatan pokok tetapi dapat karena sebab yang lain seperti diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata.

D. Wanprestasi Dan Overmacht

  1. Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan mengenai bentuk prestasi ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata. Kewajiban memenuhi prestasi menjadi tanggung jawab debitur tetapi kemungkinan debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk berprestasi keadaan demikian disebut wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban atau prestasi.

- Sebab Terjadinya Wanprestasi

Sebab terjadinya wanprestasi karena:

    1. Kesalahan debitur yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian.
    2. Keadaan memaksa yaitu overmacht atau force majeura .

- Keadaan Wanprestasi

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

c. Debitur tidak tepat waktu dalam berprestasi.

Dalam kredit kewajiban debitur seperti ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata demikian pendapat dari Mariam Darus Badrulzaman dan kewajiban dari debitr diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (11). Dalam kredit mengenal batas waktu atau Verval termijn maka untuk terjadinya wanprestasi tidak diperlukan adanya somatie.

- Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi diatur antara lain dalam:

a. Pasal 1237 KUHPerdata yaitu peralihan risiko.

b. Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tuntutan ganti rugi tetapi ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata.

  1. Overmacht

a. Pengertian Overmacht atau Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1982: 27).

Dalam keadaan overmacht timbul persoalan risiko yang pengertiannya risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa yang bukan karena kesalahan debitur yang menimpa benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi.

b. Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht )

1) Kreditur tidak dapat meminta debitur untuk pemenuhan prestasi.

2) Debitur tidak dapat dinyatakan salah atau lalai.

3) Tidak terjadi peralihan risiko.

4) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan perikatan.


DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dahlan Siamat. 1993. Manajemen Bank Umum . Jakarta: Intermedia.

Djuhaedah Hasan. 1996. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Edy Putra Tje Aman. 1989. Kredit Suatu Tinjauan Yuridis . Yogyakarta: Andi.

Gatot Supratmono. 1995. Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis . Jakarta: Djambatan.

J. Satrio. 1999. Hukum Perikatan Pada Umumnya . Bandung: Alumni.

Kasmir. 2004. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

______. 2004. Manajemen Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Murhainis Abdul Hay. 1979. Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.

Mariam Darus Badrulzaman. 1998. Perjanjian Kredit Bank . Bandung: Alumni.

Muhammad Djumhana. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

______. 2003. Hukum Perbankan Modern . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Setiawan. 1994. Pokok-Pokok Perjanjian . Bandung: Bina Cipta.

______. 1994. Pokok-Pokok Perikatan . Bandung: Bina Cipta.

R. Subekti. 1992. Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.

______. 1996. Huku Perjanjian . Bandung: Bina Cipta.

Ruchmadi Usman. 1999. Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah . Jakarta: Djambatan.

Rudy Tri Santoso. 1995. Kredit Usaha Perbankan . Yogyakarta: Andi.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan . Yogyakarta: Liberty.

Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.

Peraturan-Peraturan

R. Subekti dan R. Tjitrosubdibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).


PERJANJIAN JAMINAN

DAN

LEMBAGA JAMINAN

Oleh: Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum UNS

Agustus 2007

businessmails.biz best way to earn money

394 

25November2009

ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized.

ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Hukum Jaminan Hak Atas Tanah sudah termuat atau belum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal karena hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum Nasional, dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan. Jenis data adalah data sekunder di bidang hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan logika deduksi.

Setelah dilakukan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Hukum Jaminan Hak Atas Tanah sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berdasarkan asas idiil yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945, asas politis dalam PROPENAS 2000-2004 dan RPJMN 2004-2009 serta asas politik pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas tersebut sebagai komponen umum. Selain komponen umum ada komponen khusus terdiri dari asas Operasional, asas Penggolongan Jaminan, asas Hukum Benda, asas Preferent , asas Pemisahan Horisontal, asas Droit de Suite , asas Specialiteit , asas Publisitas, asas Absolut, asas Totalitas dan asas Sistem Tertutup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah menghapus ketentuan jaminan atas tanah pada jaman Kolonial yaitu ketentuan Hipotik atas tanah diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband diatur dalam S.1908-542 sebagai telah diubah dalam S.1937-190, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah merupakan satu-satunya ketentuan jaminan atas tanah di Indonesia berarti bersifat Unifikasi dan bersifat Nasional karena berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Hak Atas Tanah Komponen Umum, Komponen Khusus


ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Abstract

The aim of the research is to find out whether or not the Legal System of Land Right Security has been included in Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right.

This is normative or a doctrinal study for law is conceptualized as positive norms in the National legal structure. Due to its form, this study belongs to an evaluative research. The locations of the research were at several libraries. Data of the research were secondary ones in the law field. The data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered through a library research. The data were analyzed by using a deductive logic method.

Based on the analysis, a conclusion is drawn as follows: the Legal System of Land Right Security has been included in Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right and Goods Related to Land. Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right contains general components, namely: Pancasila (the Indonesian Philosophy) as an Ideological principle, The 1945 Constitution as a constitutional principle, PROPENAS 2000 – 2004 and RPJMN 2004 – 2009 as a political principle, Law Number 5, the Year of 1960 regarding Basic Regulation of Agrarian Principles as a land-politic principle. Besides, Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security also contains special components, namely: Operational Principle, Security Grouping Principle, Goods Law, Preference Principle, Horizontal Division Principle, Droit de Suite Principle, Specialty Principle, Publicity Principle, Absoluteness Principle, Totality Principle, Close System Principle. The Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security Right nullifies all of regulations on land right security made during the colonial time in which the Mortgage of land was regulated in Book II of Civil Law, and Credietverband was regulated in S.1908-542: the Credietverband was changed in S.1937-190. Therefore, Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security Right is the only regulation on land security right in Indonesia. This regulation is a unified and national regulation as it is based on the Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: The Legal System of Land Right Security, general components, special components

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) pada Bab III tentang Pembangunan Hukum dalam arah kebijakan nomor (2) ditentukan bahwa pembangunan hukum menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan Kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif. Arah kebijakan nomor (7) menentukan pembangunan hukum yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian. Dalam Propenas 2000-2004 ditentukan juga bahwa untuk melaksanakan pembangunan hukum harus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter ) pada masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

Pembangunan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berdasar demokrasi ekonomi, bidang hukum yang harus mendapat pembinaan dengan serius antara lain hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah. Tanah mempunyai nilai ekonomis yang mantap sehingga sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan perkreditan dan penjaminan kredit. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan hak atas tanah sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan kredit dan untuk keamanan pelunasan kredit tentunya diperlukan adanya jaminan. Hak atas tanah merupakan jaminan pelunasan kredit yang sangat mantap karena mempunyai nilai ekonomis yang stabil. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum yang mengimbangi lajunya kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian dan transaksi yang lain dalam kegiatan bisnis.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Penjelasan Umum nomor 1 menyatakan: “Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta melalui suatu lembaga mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan”.

Hak Tanggungan Atas Tanah dapat memberikan perlindungan yang seimbang kepada kreditur artinya dengan jaminan atas tanah, kreditur berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan daripada kreditur lain atau disebut kreditur preferent yang didahulukan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi dengan cara menjual benda jaminan dalam hal ini tanah. Begitu juga Hak Tanggungan Atas Tanah memberikan perlindungan kepada debitur artinya tanah yang dibebani Hak Tanggungan atas tanah sebagai jaminan tidak dimungkinkan menjadi milik kreditur dalam keadaan debitur wanprestasi, kreditur hanya berhak mendapat pelunasan sejumlah piutangnya dari hasil penjualan tanah yang dibebani Hak Tanggungan dan apabila ada kelebihan hasil penjualan tetap sebagai hak dari debitur. Semua perjanjian jaminan menurut peraturannya tidak mengakibatkan beralihnya hak milik benda jaminan sedangkan pengertian lembaga jaminan memberikan kepastian hukum artinya kreditur dengan pasti sebagai pemegang hak jaminan juga pasti dalam bentuk atau jenis jaminan apabila berwujud tanah pasti akan letak, luas dan batas-batas yang tercantum dalam sertipikat jaminan.

Pengertian Hak Tanggungan adalah sama dengan pengertian hak jaminan yang keberadaannya karena perjanjian jaminan yang mempunyai sifat sebagai perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut kredit baik kredit bank maupun kredit di luar lembaga perbankan atau kredit dalam transaksi lain-lain tetapi jaminan mempunyai tujuan yang sama yaitu mengamankan dalam arti kreditur mendapatkan jaminan akan pelunasan piutangnya meskipun debitur wanprestasi.

Ternyata tanah sangat berharga sebagai jaminan karena menurut sejarah harga tanah tidak pernah mengalami penurunan. Oleh karenanya sangatlah penting adanya lembaga jaminan yang obyeknya tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dengan berlakunya UUHT maka ketentuan Hypotheek atas tanah yaitu diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband yang diatur dalam S.1908-542 yang diubah dalam S.1937-190 tidak berlaku lagi, ditentukan dalam UUHT Pasal 29.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009) pada Bab 9 tentang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dinyatakan bahwa peratuan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang di atasnya. Begitu juga perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.

Berdasarkan sasaran dari Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dalam RPJMN 2004-2009 maka peraturan perundang-undangan lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah harus merupakan sistem hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lain dalam hal ini peraturan jaminan hak atas tanah. Peraturan perundang-undangan lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah di Indonesia untuk menuju sistem hukum nasional harus berdasar asas filosofis yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945 dan asas politik yaitu TAP MPR, PROPENAS 2000-2004 dam RPJMN 2004-2009 sebagai komponen umum sedangkan komponen khusus dari sistem hukum jaminan hak atas tanah adalah peraturan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT).

Peraturan jaminan atas tanah peninggalan jaman kolonial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah menghapus peraturan kolonial yaitu Hypotheek dan Credietverband yang mengatur jaminan atas tanah, maka seharusnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah merupakan sistem hukum jaminan hak atas tanah yang bersifat konsisten sehingga tidak terjadi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Oleh karenanya diperlukan penelitian tentang sistem hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah atau Hak Tanggungan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah sudah merupakan sistem hukum jaminan khususnya jaminan atas tanah?

B. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini penulis lebih dulu menggunakan teori tentang sistem hukum menurut Fuller untuk mengukur adanya suatu sistem hukum yaitu dengan delapan asas hukum yang dinamakan principles of legality (Satjipto Rahardjo, 2000: 51), yaitu:

  1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya bahwa tidak boleh mengandung sekedar putusan-putusan ad hoc .
  2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu juga harus diumumkan.
  3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Membolehkan peraturan berlaku secara surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
  4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
  5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
  6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
  7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah peraturan.
  8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Sistem hukum jaminan di Indonesia yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hak jaminan. Hak Jaminan ada dalam KUHPerdata Pasal 1131 yaitu jaminan umum dan KUHPerdata Pasal 1132 jaminan khusus selanjutnya lembaga jaminan terhadap hak atas tanah yaitu Credierverband dan Hypotheek ini sbeelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. Adanya hak jaminan karena ada perjanjian jaminan yang bersifat accessoir yaitu perjanjian tambahan atas perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian hutang-piutang yang biasa disebut perjanjian kredit.

Hukum jaminan yaitu hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur (J. Satrio, 1993: 2-3).

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem hukum jaminan Nasional harus mengacu kepada asas idiil yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945, asas politik yaitu TAP MPR dan asas operasional yaitu Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) diundangkan dan mulai berlaku tanggal 9 April 1996 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1996 dari sejarahnya merupakan pembaharuan hukum jaminan yang obyek hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan merupakan realisasi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 karena hukum jaminan atas tanah yaitu Credietverband dan Hypoteek tidak sesuai lagi dengan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) sangat berarti dalam menciptakan unifikasi hukum tanah Nasional khususnya di bidang hak jaminan atas tanah (Maria S.W. Sumardjono, 1977: 37).

Subekti menyatakan bahwa hukum jaminan yang memberikan hak jaminan (hak tanggungan) dengan tujuan mengatur keseimbangan posisi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dalam suatu hubungan hukum hak-hak jaminan dan dimaksudkan sebagai usaha pengamanan di bidang perkreditan (Rachmadi Usman, 1999: 25). Sebenarnya tentang hak jaminan sudah diatur secara umum dalam KUHPerdata Pasal 1131 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1132 yaitu membedakan antara kreditur konkurent dan kreditur preferent . UUHT adalah hukum jaminan yang memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang preferent . UUHT sebagai hukum jaminan Nasional seharusnya sebagai suatu sistem hukum jaminan apabila tidak sebagai sistem hukum maka akan terjadi duplikasi dalam arti tumpang tindih (overlapping )dari bagian-bagian peraturan hak jaminan dalam hal ini hak jaminan kebendaan, khususnya hak atas tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam UUPA Pasal 51 sudah ditentukan hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan tetapi lembaga Hak Tanggungan belum berfungsi karena belum ada Undang-Undang yang mengatur untuk sementara diterapkan ketentuan Hypoteek dan Credietverband berdasarkan aturan peralihan yang ada dalam UUPA Pasal 57, UUHT sebagai Undang-Undang yang merealisasi ketentuan dalam UUPA Pasal 51. Dalam UUHT Pasal 29 Credietverband dan Hypoteek sepanjang mengenai tanah tidak berlaku lagi tetapi berdasar UUHT Pasal 24 diatur bahwa Hak Tanggungan Atas Tanah sebelum berlakunya UUHT yaitu Credietverband dan Hypotheek berasar UUPA Pasal 57 diakui dan berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut UUHT sampai berakhirnya hak tersebut.

Subyek Hak Tanggungan adalah pemberi dan penerima Hak Tanggungan atau disebut pemegang Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 8. Pemberi Hak Tanggungan dapat debitur sendiri atau pihak lain dan dapat juga debitur bersama pihak lain. Pemegang Hak Tanggungan tidak ada kewenangan menguasai secara physik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan tetapi tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak Tanggungan atau debitur.

Obyek Hak Tanggungan menurut UUPA Pasal 51 yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sedangkan dalam UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (1) obyek Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Ushaa, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, dalam UUPA Hak Pakai tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan. Hak Pakai atas nama Pemerintah, Badna Keagamaan dan Sosial, Perwakilan Negara Asing tidak merupakan obyek Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan harus didaftarkan diatur dalam UUHT Pasal 13. Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 18. Pada dasarnya Hak Tanggungan mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit karena sifat Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir . Dalam UUHT Pasal 24 Ayat (1) ditentukan bahwa Hypotheek dan Credietverband yang ada yaitu berdasar UUPA Pasal 57 dengan berlakunya UUHT tetap berlaku sampai berakhirnya hak jaminan tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan Hukum Nasional (Setiono, 2002: 1). Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai kaedah-kaedah positif (kaedah perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu dan adanya karena perintah pemegang kedaulatan). Hukum diartikan sebagai undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis atau ius constitutum (law as what it is in the book ) yang sering pula disebut hukum obyektif ini berdasar konsep Soetandyo Wignyosoebroto (Prasetyo Hadi Purwandoko, 2004: 9). Lokasi penelitian dilakukan di berbagai tempat yang dapat digunakan untuk mengakses bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, di antaranya melalui internet, dan beberapa perpustakaan. Jenis data adalah data sekunder di bidang hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan logika deduksi (Setiono, 2002: 6).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51 disebut tentang Hak Tanggungan kemudian dalam UUPA Pasal 57 disebutkan selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan belum terbentuk maka yang berlaku ketentuan Hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata Buku II dan ketentuan Credietverband yang diatur dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190. Setelah diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah kemudian disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT). Hypotheek dan Credietverband yang telah ada berlaku sebagai hak tanggungan sampai berakhirnya Hypotheek dan Credietverband tersebut hal ini diatur dalam UUPA Pasal 57.

UUHT terdiri dari IX Bab dengan 31 Pasal. Dalam penelitian ini ditekankan pada asas-asas, subyek dan obyek yang terkandung dalam pasal-pasal UUHT. Pasal-pasal dalam UUHT merupakan satu-kesatuan komponen


artinya adalah bagian yang merupakan seutuh komponen yang ada dapat dibedakan antara komponen umum dan komponen khusus.

  1. Komponen Umum

Dalam penelitian ini menurut Stufen Theory dari Hans Kelsen pengertian komponen umum yaitu di Negara Republik Indonesia semua hukum positif harus berdasar Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR (Bachsan Muttafa, 2003: 116-117), komponen umum mencakup asas idiil, asas konstitusional dan asas politik, asas-asas tersebut harus terkandung dalam pasal-pasal UUHT.

a. Asas Idiil yaitu Pancasila

Sesuai dengan Stufen Theory dari Hans Kelsen, Pancasila sebagai dasar berlakunya hukum positif di Indoneia. UUHT merupakan realisasi dari UUPA Pasal 51. Dalam UUPA dan UUHT disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hal ini adalah sila dari Pancasila. Disebutkan pula bahwa UUHT sebagai lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga dalam UUPA Pasal 1 dan dari hal menimbang huruf (a) jelas bahwa Pancasila sebagai dasar UUPA dan UUHT.

b. Asas Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20. Dari asas persatuan dan kesatuan UUHT sebagai realisasi dari unifikasi hukum jaminan atas tanah yang berdasar UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional. Asas persamaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu tidak mengenal diskriminasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 dan UUPA Pasal 9 Ayat (2) sebagai ketentuan juga dalam UUHT karena pasal-pasal dalam UUHT tidak ada yang menyebutkan perbedaan hak perempuan dan laki-laki tetapi yang disebutkan adanya perbedaan hak kreditur dan debitur. Asas demokrasi ekonomi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 dan ada perubaan pada Amandemen keempat pada 10 Agustus 2002 yang menambahkan pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Dasar demokrasi ekonomi terdapat dalam UUPA Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) dari ketentuan tersebut menjadi dasar dari peraturan UUHT yang termuat dalam UUHT Pasal 4. Meskipun obyek Hak Tanggungan dalam UUPA berbeda dengan yang ditetapkan dalam UUHT tetapi tujuannya sama yaitu terwujudnya demokrasi ekonoi. UUPA Pasal 19 dan UUHT Pasal 13 mengatur mengenai pendaftaran hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah dan akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum berarti Hak Tanggungan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1).

c. Asas Politik

Asas politik hukum Nasional ada dalam GBHN yang tertuang dalam berbagai ketetapan MPR untuk UUHT yang merupakan realisasi UUPA Pasal 51 berdasar politik pertanahan di Indonesia yang diatur dalam UUPA yang menetapkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pertanahan jaman Kolonial dan tidak berlakunya KUHPerdata Buku II sepanjang ketentuan mengenai tanah dan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan ruang angkasa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah sebagai Hukum Agraris Nasional.

  1. Komponen Khusus

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sebagai sistem hukum di samping berisi komponen umum juga berisi komponen khusus, komponen khusus dari UUHT yaitu:


a. Asas Operasional

UUPA yaitu diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA. UUHT diundangkan pada tanggal 9 April 1996 sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 selanjutnya disebut UUHT.

b. Asas Penggolongan Jaminan

KUHPerdata Pasal 1131 mengatur jaminan kebendaan secara umum (jaminan umum). KUHPerdata Pasal 1132 tersirat dimungkinkan adanya jaminan khusus dan KUHPerdata Pasal 1133 menentukan hak istimewa kreditur pada pemegang gadai dan hypotheek yang dipasang pada jaminan khusus. Jaminan dapat digolongkan jaminan khusus dan jaminan umum dibedakan lagi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tetap.

c. Asas Konkurent dan Preferent

KUHPerdata Pasal 1131 berlaku asas konkurent sedangkan KUHPerdata Pasal 1132 dimungkinkan berlakunya asas preferent sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1133 berlaku asas preferent. UUHT memberikan kedudukan preferent kepada pemegang Hak Tanggungan.

d. Asas hukum Benda Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang obyeknya ditentukan dalam Pasal 1 adalah benda-benda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kekayaan Nasional.

e. Asas Pemisahan Horizontal

Pengertian asas pemisahan horizontal yaitu tanah sebagai benda yang terpisah dari benda lain yang bukan tanah. Asas pemisahan horizontal secara implisit ada dalam UUPA Pasal 5 dan juga secara implisit terkandung dalam UUHT karena Hak Tanggungan tidak dengan sendirinya mengikat benda yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan berati berlaku atas pemisahan horizontal. Asas ini secara eksplisit diatur dalam UUHT Pasal 4 Ayat (5).

f. Asas Specialiteit

Hak atas tanah yang dijaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan harus dibuktikan secara individual (khusus) meliputi wujud, letak, luas dan batas dan hak yang ada atas tanah tersebut serta pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan bukti sertipikat hak atas tanah ini diatur dalam UUPA Pasal 51 dan UUHT Pasal 4 dan Pasal 27.

g. Asas Publisitas

Hak Tanggungan harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat telah diatur dalam UUHT Pasal 13 pendaftaran di Kantor Pertanahan diatur dalam UUHT Pasal 14.

h. Asas Totalitas

Dalam UUHT Pasal 2 ditentukan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali apabila diperjanjikan lain jadi UUHT Pasal 2 dapat disimpangi apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

i. Asas Droit de Suite

Pengertian Droit de Suite atau Zaaksgevolg artinya Hak Tanggungan adalah hak kebendaan yang terus mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapapun benda itu berada diatur dalam UUHT Pasal 7. Apabila obyek Hak Tanggungan dialihkan atau beralih kepada pihak lain Hak Tanggungan tetap ada tidak menjadi hapus, karena hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 18.

j. Asas Absolut

Pengertian asas absolut dihubungkan dengan sifat ketentuan yang ada dalam UUHT Ketentuan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan atas tanah diatur secara absolut artinya tidak dapat disimpangi oleh siapapun dan apabila terjadi penyimpangan maka batal demi hukum dari ciri-ciri yang ada maka UUHT merupakan hukum pemaksa atau dwingendrecht . Asas ini terkandung dalam subyek, obyek, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan yang ada dalam UUHT.

k. Asas Sistem Tertutup

Pengertian sistem tertutup sama dengan absolut yaitu tidak dapat disimpangi dan apabila terjadi penyimpangan berakibat batal demi hukum. UUHT Pasal 10 yang mengatur APHT harus dengan akta otentik yaitu akta PPAT tidak dapat dengan akta yang lain. Tentang kewenangan yang ada dalam Hak Tanggungan ditentukan dalam UUHT Pasal 12 di mana pemegang Hak Tanggungan hanya mendapat kewenangan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Janji ynag memberikan kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. Ketentuan dalam UUHT menganut sistem tertutup dan sifat peraturan sebagai peraturan yang memaksa.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem adalah asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Hukum positif yang didukung oleh asas-asas bersifat harmonis, seimbang tidak mengandung konflik dan tidak tumpang tindih. UUHT merupakan sistem hukum karena keseluruhan aturan hukum disusun secara terpadu atas asas terdiri dari asas adil, asas konstitusional, asas politik (komponen umum) dan asas-asas yang merupakan komponen khusus yang ada dalam UUHT. UUHT merupakan hukum Nasional berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berlakunya UUHT terwujudlah unifikasi hukum jaminan atas tanah yang berdasar Pancasila, UUD 1945 dan UUPA sebagai unifikasi hukum tanah di Indonesia. Asas-asas dalam UUHT sesuai dengan tujuan hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu dan tidak pernah dengan tujuan mendapatkan hak milik dari obyek Hak Tanggungan yaitu diatur dalam UUHT Pasal 12. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sesuai dengan tujuan dari hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu. Hak Tanggungan obyeknya hak atas tanah yang ditentukan dalam UUPA Pasal 51 ditentukan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan. Ketentuan ini sesuai dengan UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan ditambah Hak Pakai atas Tanah Negara UUHT Pasal 4 Ayat (2) jadi tidak ada tumpang tindih antara UUPA dan UUHT.

E. Simpulan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengandung komponen umum yaitu asas idiil dalam Pancasila, asas konstitusional dalam UUD 1945, asas politik dalam hal ini politik pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sedangkan komponen khusus ada dalam UUHT yang tidak mengandung diskriminasi laki-laki dan perempuan tetapi dibedakan antara WNI dan WNA yang bertujuan seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Berlakunya UUHT menghapus Hypotheek dan Credietverband diatur dalam UUHT Pasal 29. Komponen umum dan komponen khusus tersusun menjadi komponen yang saling berhubungan dan merupakan sistem hukum jaminan atas tanah yang memberi kepastian dan mengamankan piutang kreditur untuk mendapatkan pelunasan tetapi UUHT juga melindungi debitur karena kreditur tidak diberi kewenangan untuk mendapatkan hak milik atas benda jaminan.

F. Saran

Nama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menimbulkan pengertian yang bertentangan dengan asas pemisahan horizontal maka sebaiknya diberi nama “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah”. Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Pakai atas Tanah Negara sebaiknya hanya WNI sebagai pemegang Hak Pakai yang dapat memasang Hak Tanggungan sesuai dengan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan masyarakat supaya mendaftarkan dan mendapat Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sehingga hak atas tanah dapat dijadikan jaminan hutang dalam mengembangkan usahanya.


DAFTAR PUSTAKA

A.P. Parlindungan. 1984. Komentar Atas Undang-Undang pokok Agraria . Bandung: Alumni.

______________. 1996. Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan . Bandung: CV. Mandar Maju.

Ade Mawan Suherman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amirudin & H. Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bachsan Mustafa. 1985. Hukum Agraria Dalam Perspektif . Bandung: Remadja Karya.

______________. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 1962. Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Djilid Pertama. Djakarta: Penerbit Djambatan.

____________. 1971. Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Djilid Kedua. Djakarta: Penerbit Djambatan.

Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.

Dardiri Hasyim. 2004. Amandemen KUH Perdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional . Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Djohaendah Hasan. 1997. Hak Tanggungan Implikasinya Terhadap Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Eddy Ruchiyat. 2004. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi . Bandung: PT. Alumni

H. Ali Achmad Chomzah. 2003. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia . Jilid 1. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

_____________________. 2004. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

H. Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali . Bandung: PT. Refika Aditama.

H. Van Der Tas. 1956. Kamus Hukum Belanda – Indonesia . Djakarta: Timur Mas N.V.

Imam Kusrahyono. 2004. Hukum Rumah Susun . Malang : Bayumedia Publishing.

J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan . Buku I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

______. 2004. Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan . Buku II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publsihing.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: CV. Mandar Maju.

Maria S.W. Sumardjono. 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta: Kompas.

Mariam Darus Badrulzaman. 1997. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional . Bandung : PT. Alumni.

________________________. 1997. Posisi Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan Nasional . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

________________________. 2000. Beberapa Permasalahan Dalam Hak Jaminan . Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

________________________. 2004. Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan . Bandung : CV. Mandar Maju.

Mariam S.W. Sumarjono. 1997. Prinsip Dasar Dan Isu Di Seputar UUHT . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prasetyo Hadi Purwandoko. 2004. Selayang Pandang Penelitian Hukum . Makalah Pada Lokakarya “Metodologi Penelitian Hukum”, pada tanggal 11 Desember 2004. Fakultas Hukum UNS.

Purnadi Purbacaraka. 1983. Sendi-sendi Hukum Agraria . Jakarta : Ghalia Indonesia.

_________________. 1993. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 1999. Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah . Jakarta : Djambatan.

Remy Sjahderini. 1999. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan . Bandung: PT. Alumni.

Setiono. 2002. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum . Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS.

Soetandyo Wignjosubroto. 1974. Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi Dalam Masyarakat Indonesia . Surabaya: Erlangga.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan . Yogyakarta: Liberty.

______. 1977. Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah . Yogyakarta: Liberty.

Soedharyo Soimin. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.

_______________ & Sri Marmudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.

Subekti. 1981. Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: PT. Alumni.

Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Bandung: PT. Alumni.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Tarsih Tarmudji. 1991. Manajemen Bisnis . Yogyakarta: Liberty.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009).


BIODATA PENULIS

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (S1) diselesaikan di Universitas Sebelas Maret tahun 1979 dan (S2) dari Pascasarjana Universitas Sebelas Maret tahun 2006.

businessmails.biz best way to earn money

400 

25November2009

Hukum Perikatan

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized.

HUKUM PERIKATAN

Perikatan/Perutangan terjemahan dari Verbintenis

Verbinden = mengikat

Hubungan hukum ® ada hak dan kewajiban (prestasi)

Sumber Perikatan ¾ Ps. 1233 KUHPerdata

Prestasi Bentuk ¾ Ps. 1234 KUHPerdata

Prestasi ¾ Obyek Perikatan

Subyek Perikatan ¾ Debitur dan debiture

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata

Bagian Umum ¾ memuat peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya

Bagian Khusus ¾ memuat mengenai peraturan untuk perikatan khusus / benoemde overeenkomst / Perjanjian bernama

Pengaturan Hukum Perikatan

Bab I (Ps. 1233 s/d 1312) tentang perikatan-perikatan pada umumnya

Bab II (Ps. 1313 s/d 1352) tentang perikatan yang timbul dari perjanjian

Bab III (Ps. 1352 s/d 1380) tentang perikatan yang timbul dari undang-undang

Bab IV (Ps. 1381 s/d 1456) tentang hapusnya perikatan

Bab V s/d XVIII (Ps. 1457 s/d 1864) tentang perjanjian khusus / perjanjian bernama

Obyek Perikatan ® Prestasi (Ps. 1234)

- dapat dinilai dengan uang

Peraturan - Aanvullendrecht

(hukum pelengkap)

Pengaturan - Open System

(sistem terbuka)

Asas-asas antara lain:

- Kebebasan berkontrak Ps. 1338: 1

Pembatasan Ps. 1337

- Asas konsensualisme Ps. 1320

- Asas mengikat Ps. 1338: 1

- Asas kepribadian Ps. 1315 dan Ps. 1340

- Asas kepercayaan Ps. 1338: 1

Asas iktikad baik Ps. 1338: 3

* Haftung tanpa Schuld.

Kreditur ® Berhak atas prestasi

WANPRESTASI

Wanprestasi adalah prestasi yang tidak terpenuhi.

Ada dua alasan:

1. Karena kesalahan, kesengajaan, kekhilafan dari debitur ® Wanprestasi.

2. Karena keadaan memaksa ® Overmacht.

Ada empat bentuk wanprestasi:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik/keliru.

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat).

4. Prestasi yang bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam perjanjian.

Dalam Wanprestasi tentu ada kelalaian/alpa,

Kesengajaan, ® cidera janji.

kesalahan

Sanksi dari wanprestasi:

1. Ganti Rugi

Biaya

Ganti Rugi Rugi

Bunga

Pembatasan Ganti Rugi: - 1247

- 1248

- 1250

2. Pembatalan ® Ps. 1266 KUHPerdata

3. Peralihan risiko ® Ps. 1237: 2

4. Pembayaran ongkos perkara

Untuk terjadinya wanprestasi, kreditur dapat berupaya:

1. Tuntutan ganti rugi dan lain-lain.

2. Reele Executie (Eksekusi Nyata)

3. Parate Executie (Eksekusi Langsung)

Penetapan lalai diperlukan/tidak diperlukan:

Tidak diperlukan :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- Prestasi berarti bagi kreditur jika dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan (Ps. 1243 KUHPerdata)

Misal: Penjahit pakaian pengantin.

- Debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

- Dalam persetujuan sudah ditentukan adanya vervaal termijn.

- Dalam pemenuhan prestasi yang tidak baik dan membawa akibat positif.

Contoh: Penyerahan kuda sakit menular pada kuda yang lain.

Diperlukan :

- Tidak ada vervaal termijn.

- Pemenuhan prestasi tidak baik menimbulkan akibat negatif.

* Pernyataan lalai disebut sommatie / somasi yaitu: surat teguran dari Pengadilan Negeri atau ingebreke steling yaitu: surat teguran dari kreditur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Akibat wanprestasi ganti rugi berupa : Biaya, Kerugian, Bunga.

Kerugian : 1. Dapat diduga sepatutnya.

2. Sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Reele Executie atau Eksekusi Nyata

Syarat: Putusan Hakim memberi kuasa kepada kreditur mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya dan biaya ditanggung debitur ® Ps. 1241.

Parate Executie atau Esekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui putusan hakim.

Kesulitan : Prestasi untuk memberi sesuatu.

Ps. 1246 ganti rugi terdiri dua hal:

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita.

2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.

3. Biaya-biaya.

Overmacht/Force Majeure

Unsur-unsur Overmacht :

- Tidak ada kesalahan/kelalaian debitur.

- Adanya peristiwa/keadaan yang tidak dapat diketahui lebih dahulu.

- Risiko ada pada masing-masing pihak/tidak beralih kepada debitur.

Teori Keadaan Memaksa : Subyektif dan Obyektif .

Teori Subyektif ® menyangkut pribadi/kemampuan debitur sendiri.

Vollmar menyebut “Relatieve Overmacht” .

Dasar ® Kesulitan-kesulitan debitur.

Teori Obyektif ® menyangkut kemampuan semua orang/semua debitur.

Vollmar menyebut “absolut overmacht”.

Dasar ® Kesulitan bagi semua debitur.

Sifat Keadaan Memaksa : tetap dan sementara

Tetap ® Misal : barang musnah

Sementara ® Misal : ada larangan

Risiko à keadaan overmacht

Perjanjian sepihak ditanggung kreditur à Ps 1245

Perjanjian timbal balik ditanggung masing-masing pihak à Ps 1545, 1553,

Beban pembuktian overmacht ada pada “debitur”

Macam-macam Perikatan

1. Perikatan murni – Perikatan bersyarat

(Condition) (Conditional obligation)

Syarat tangguh

Perikatan bersyarat

Syarat batal

2. Perikatan dengan ketetapan waktu –> tidak dapat ditagih sebelumm waktunya

3. Perikatan fakultatif

4. Perikatan tangung-menanggung aktif Ps 1278

Perikatan tangung-menanggung pasif Ps 1280

5. Perikatan dapat dibagi – perikatan tidak dapat dibagi

Perikatan dengan ancaman hukuman Ps 1304 à supaya debitur memenuhi prestasinya

6. Perikatan wajar à perikatan yang tidak disertai dengan sanksi hukum.

Pendapat sempit : sumber perikatan wajar adalah undang-undang à Ps 1766, Ps 1788 dan Ps 1967

Pendapat luas: dari undang-undang dan dari kesusilaan dan kepatutan

contoh:

- memberi jaminan hari tua kepada pembantu karena kesetiaannya

- Orang kaya memberi nafkah kepada yang miskin

Hapusnya Perikatan

1. Pembayaran : dapat uang atau barang yang dilakukan oleh debitur atau pihak penangung.

Penanggung menggantikan debitur, penggatian kedudukan debitur disebut subrogasi

2. Pembayaran à menolak

Debitur dapat menitipkan pembayaran ke Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan disebut konsinyasi.

Risiko atas barang dan uang pembayaran dan segala biaya penyimpanan menjadi tanggung jawab kreditur .

3. Pembaharuan hutang/novasi:

- novasi obyektif aktif

- novasi subyektif pasif

4. Perjumpaan hutang/perhitungan hutang/compensation

Syarat terjadinya Ps 1427

Semua hutang dapat diperjumpakan kecuali yang disebut dalam Ps 1429

5. Percampuran hutang à kreditur dan debitur satu tangan –Ps 1436 dan perhatikan Ps 1437

Pembebasan hutang à karena debitur dengan tegas melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Syarat: Ps 1438 dan 1439

6. Musnahnya barang yang terhutang tetapi diluar kesalahan debitur

Debitur yang menguasai dengan iktikad jelek à mencuri, maka musnahnya barang tidak membebaskan debitur untuk menganti barang yang musnah atau hilang. à Ps 1444 dan 1445

7. Pembatalan

Ps. 1466 tertulis batal demi hukum tetapi artinya dapat dibatalkan/atau batal demi hukum

8. Daluwarsa / Verjaring

(Extinctieve Verjaring – Ps 1967)

Pembelaan Debitur yang dituduh wanprestasi:

1. Mengajukan alasan adanya overmacht/force majeur

2. Mengajukan “exeptio non adimpleti contractus”/artinya bahwa kreditur juga telah lalai.

3. Pelepasan hak/rechts verwerking ® Pelepasan hak dari kreditur untuk menuntut ganti rugi.

Perlindungan terhadap kreditur menghadapi wanprestasi:

1. Actio pauliana ® 1341 KUHPerdata, kecuali dalam hal kepailitan.

2. Eksekusi riil.

3. Parate eksekusi.

4. Penggantian kerugian.

Syarat berdasar 1341:

1. Ditujukan tindakan hukum.

2. Tindakan hukum sukarela.

3. Harus merugikan kreditur.

Zaakwaarneming/Perwakilan Sukarela – Ps. 1354 KUHPerdata (Wakil tanpa Kuasa/Penyelenggaraan Kepentingan)

Unsur-unsur:

1. Perbuatan tanpa Kuasa.

2. Dilakukan dengan sukarela.

3. Mewakili urusan/kepentingan orang lain.

4. Dengan atau tanpa pengetahuan orang lain.

5. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu.

6. Bertindak menurut hukum.

Kewajiban yang mewakili:

- Mengurus kepentingan sampai selesai dan memberikan pertanggungan jawab.

- Hak wakil sukarela

Mendapat penggantian biaya/pengeluaran tetapi tidak berhak atas upah/imbal jasa.

- Apabila belum mendapat penggantian biaya berhak menahan benda-benda yang diurusnya (hak retensi).

- Kewajiban yang diwakili

· Mengganti biaya/kerugian

· Berhak minta pertanggungan jawab

Onrechtmatige daad – Perbuatan Melawan Hukum

Ps. 1365 KUHPerdata

- Melawan Hukum ® Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat yang telah diatur dalam UU.

- Ajaran Legisme: Tidak ada hukum di luar Undang-Undang.

- Melanggar hukum = Melanggar Undang-Undang ® Tafsiran Sempit.

Putusan HGH 31 Januari 1919 ® Tafsiran Luas

Melawan hukum: Berbuat atau tindak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

“Kesalahan” ® Ukuran subyektif orang dapat mengira-irakan perbuatan dilakukan/tidak dilakukan.

Ukuran obyektif ® orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan: Sehat akal, sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan.

Kesalahan dapat ditiadakan karena keadaan memaksa ® penyelamatan diri, membela diri.

Perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian: materiil dan idiil.

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum « Kerugian

Ada 2 teori:

1. Conditio Sine quanon (Von Buri)

Akibat/kerugian karena beberapa fakta. Di sini semua sebab atau peristiwa/fakta mempunyai kedudukan sama.

2. Adequate Veroorzaking (Von Kries)

Pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diperhitungkan dari perbuatan melawan hukum.

Perikatan Dari Perjanjian

Persetujuan : Ps. 1313 KUHPerdata.

- Kata perbuatan terlalu luas.

- Menggambarkan perjanjian sepihak.

- Pengertian terlalu luas.

- Tanpa menyebut tujuan.

Persetujuan sumber perikatan harus ada unsur:

- Pihak sedikitnya dua orang.

- Persetujuan antara pihak-pihak.

- Tujuan yang akan dicapai.

- Prestasi yang akan dilaksanakan.

- Bentuk tertentu.

- Syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Sifat pengaturan dari Hukum perjanjian bersifat terbuka artinya:

- Dapat/boleh mengadakan perjanjian yang isinya/obyeknya apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum diatur dalam KUHPerdata.

Sifat “peraturannya” sebagai hukum pelengkap/hukum yang mengatur terjemahan dari “Regelenrecht” atau “aanvullenrecht ”.

- Lain dengan sifat “dwingendrecht” yaitu sebagai “hukum pemaksa” .

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

- Asas Kebebasan Berkontrak : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.

- Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata.

- Asas Kepribadian : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

· Pengecualian: 1792 KUHPerdata

1317 KUHPerdata

· Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata.

- Asas Pacta Suntservanda ® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.


* Unsur-Unsur Perjanjian *

- Unsur Essensialia ® Unsur pokok dalam arti “harus ada ”.

- Unsur Naturalia ® UU mengatur tetapi dapat disimpaingi (1476 KUHPerdata dan 1491).

- Unsur accidentalia ® Unsur perjanjian yang ditambahkan, karena UU tidak mengatur.

* Syarat-Syarat Perjanjian *

- Ps. 1320 KUHPerdata

1. Sepakat

2. Kecakapan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

· Sepakat = Kesesuaian Kehendak

Pernyataan tidak selalu sesuai dengan kehendak

Ada 3 teori:

1. Teori Kehendak (Wilstheori)

2. Teori Pernyataan (Verklaringst)

3. Teori Kepercayaan (Vertrouwenst)

CACAT KEMAUAN

atau

CACAT KEHENDAK

1. Paksaan (dwang)

Pengertian adalah paksaan jiwa (psychis) bukan paksaan badan (physik).

2. Kekhilafan (dwaling)

- Teori obyektif

Dasarnya: Ukuran umum/masyarakat mengenai hakekat/ unsur essensiilnya.

- Teori subyektif

Dasarnya: Mengenai hakekat/unsur essensiilnya ditentukan oleh para pihak.

- Pertimbangan untuk menentukan adanya kesesatan yang dapat menjadi alasan dimintakan pembatalan yaitu:

· Pihak yang sesat dapat diterima secara layak bahwa dapat mempunyai gambaran yang keliru tentang sifat hakekat obyek perjanjian.

· Kewaspadaan dan kecerobohan pihak yang merasa tersesat.

* Bila ceroboh dan tidak waspada kesesatan tak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian

3. Penipuan (bedrog)

- ada tipu muslihat ® barangnya

- ada bujuk rayu

* harus ada serangkaian kebohongan.

4. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van de Omstandigheden) ® dihubungkan dengan “Kesepakatan pada saat terjadinya perjanjian tetapi juga dapat dihubungkan dengan isinya perjanjian.

Faktor-faktor penyebab:

Misal: - Faktor ekonomi ® Perjanjian Riba

- Faktor hubungan kerja

- Faktor Keadaan ® pasien yang membutuhkan pertolongan dokter

Penyalahgunaan keadaan erat hubungan dengan “Exoneratie clausul ” artinya:

- Pelepasan tanggung jawab, misal: penyimpangan Ps. 1491 KUHPerdata

· Penanggungan terhadap cacat tersembunyi.

Tentang Kecakapan dalam membuat perjanjian harus dibedakan antara “Ketidakcakapan ” dan “Ketidakwenangan ”.

I. Bandingkan : - Ps. 1330: 1 – 2

- Ps. 1330: 3

Anak yang belum dewasa dan orang di bawah pengampuan “tidak cakap”, tetapi untuk seorang isteri dalam Undang-Undang memberikan gambaran bahwa diatur tentang “Ketidakwenangan”.

Ternyata: SE. MA No. 3 Tahun 1963 menetapkan, Ps. 108 dan 110 KUHPerdata supaya tidak berlaku lagi.

Di Negeri Belanda Ketidakcakapan isteri dihapus dengan UU, 14 Juni 1956.

Di Indonesia: UU No. 1 Tahun 1974

- Ps. 31 Sub 2 ® menyatakan bahwa isteri wenang

- Ps. 35 Sub 2 melakukan perbuatan hukum

II. UU menyatakan orang tertentu tidak wenang melakukan tindakan hukum tertentu: - Ps. 1640; Ps. 1467; Ps. 1468; Ps. 1469; Ps. 1470

* Dalam pasal-pasal tersebut sebenarnya orang-orang yang disebut adalah “orang yang cakap ” melakukan perbuatan hukum tetapi oleh Undang-Undang dinyatakan “tidak wenang ”.

* Ketentuan mengenai ketidakcakapan untuk melindungi kepentingan “Si tidak cakap ”.

* Selama “Si tidak cakap” ® dapat orang tua, wali, curatornya tidak merasakan kerugian, maka perjanjian itu berlaku penuh .

* Ketentuan mengenai ketidakwenangan untuk melindungi :

- pihak lawan janji

- pihak ketiga atau

- kepentingan umum

Oleh karenanya: perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang pada asasnya batal demi hukum .

* Kecakapan

Ps. 1329 KUHPerdata, perkecualiannya 1330 KUHPerdata ® hubungan dengan 330 KUHPerdata.


* Suatu hal tertentu

Pengertiannya: benda-benda yang menjadi obyek perjanjian ® 1333 dhubungkan dengan Ps. 1334: 1 KUHPerdata.

Batasan obyek/barang yang boleh menjadi pokok persetujuan adalah: Ps. 1332 KUHPerdata.

Perhatian: Ps. 1334: 2 KUHPerdata.

* Sebab yang halal/kausa yang halal

Pengertiannya penjelasan contractio ada pada Ps. 1337 KUHPerdata

- Tak bertentangan dengan UU

- Tak bertentangan dengan Kesusilaan

- Tak bertentangan dengan Ketertiban Umum

Syarat Subyektif

Syarat-syarat Perjanjian

Syarat Obyektif

- Tak memenuhi syarat subyektif ® dapat dibatalkan

(Vernietigbaar)

- Tak memenuhi syarat obyektif ® batal demi hukum (nietig)

- Perjanjian yang memenuhi Ps. 1320 mempunyai akibat hukum.

- Berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

- Tak dapat ditarik kembali secara sepihak.

- Pelaksanaannya dengan iktikad baik.

businessmails.biz best way to earn money

324 

21August2008

Hello world!

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized.

Selamat Datang di Blog Staff Hukum UNS. Ini adalah tulisan pertama anda. ubah atau hapus pesan ini, lalu mulai nge-blog!..

businessmails.biz best way to earn money

184 

Browse

Calendar

November 2014
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Categories

Links