25 November 2009

ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

Posted by EndangMintorowati under: Uncategorized .

ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Hukum Jaminan Hak Atas Tanah sudah termuat atau belum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal karena hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum Nasional, dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan. Jenis data adalah data sekunder di bidang hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan logika deduksi.

Setelah dilakukan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Hukum Jaminan Hak Atas Tanah sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah berdasarkan asas idiil yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945, asas politis dalam PROPENAS 2000-2004 dan RPJMN 2004-2009 serta asas politik pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas tersebut sebagai komponen umum. Selain komponen umum ada komponen khusus terdiri dari asas Operasional, asas Penggolongan Jaminan, asas Hukum Benda, asas Preferent , asas Pemisahan Horisontal, asas Droit de Suite , asas Specialiteit , asas Publisitas, asas Absolut, asas Totalitas dan asas Sistem Tertutup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah menghapus ketentuan jaminan atas tanah pada jaman Kolonial yaitu ketentuan Hipotik atas tanah diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband diatur dalam S.1908-542 sebagai telah diubah dalam S.1937-190, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah merupakan satu-satunya ketentuan jaminan atas tanah di Indonesia berarti bersifat Unifikasi dan bersifat Nasional karena berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Sistem Jaminan Hak Atas Tanah Komponen Umum, Komponen Khusus


ANALISIS SISTEM HUKUM JAMINAN HAK ATAS TANAH

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Abstract

The aim of the research is to find out whether or not the Legal System of Land Right Security has been included in Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right.

This is normative or a doctrinal study for law is conceptualized as positive norms in the National legal structure. Due to its form, this study belongs to an evaluative research. The locations of the research were at several libraries. Data of the research were secondary ones in the law field. The data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered through a library research. The data were analyzed by using a deductive logic method.

Based on the analysis, a conclusion is drawn as follows: the Legal System of Land Right Security has been included in Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right and Goods Related to Land. Law Number 4, the Year of 1996 regarding Land Security Right contains general components, namely: Pancasila (the Indonesian Philosophy) as an Ideological principle, The 1945 Constitution as a constitutional principle, PROPENAS 2000 – 2004 and RPJMN 2004 – 2009 as a political principle, Law Number 5, the Year of 1960 regarding Basic Regulation of Agrarian Principles as a land-politic principle. Besides, Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security also contains special components, namely: Operational Principle, Security Grouping Principle, Goods Law, Preference Principle, Horizontal Division Principle, Droit de Suite Principle, Specialty Principle, Publicity Principle, Absoluteness Principle, Totality Principle, Close System Principle. The Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security Right nullifies all of regulations on land right security made during the colonial time in which the Mortgage of land was regulated in Book II of Civil Law, and Credietverband was regulated in S.1908-542: the Credietverband was changed in S.1937-190. Therefore, Law Number 4 the Year of 1996 regarding Land Security Right is the only regulation on land security right in Indonesia. This regulation is a unified and national regulation as it is based on the Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: The Legal System of Land Right Security, general components, special components

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) pada Bab III tentang Pembangunan Hukum dalam arah kebijakan nomor (2) ditentukan bahwa pembangunan hukum menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan Kolonial dan hukum Nasional yang diskriminatif. Arah kebijakan nomor (7) menentukan pembangunan hukum yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian. Dalam Propenas 2000-2004 ditentukan juga bahwa untuk melaksanakan pembangunan hukum harus meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter ) pada masing-masing instansi dan lembaga pemerintah.

Pembangunan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berdasar demokrasi ekonomi, bidang hukum yang harus mendapat pembinaan dengan serius antara lain hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah. Tanah mempunyai nilai ekonomis yang mantap sehingga sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan perkreditan dan penjaminan kredit. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan tentang hukum jaminan hak atas tanah sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi, dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan kredit dan untuk keamanan pelunasan kredit tentunya diperlukan adanya jaminan. Hak atas tanah merupakan jaminan pelunasan kredit yang sangat mantap karena mempunyai nilai ekonomis yang stabil. Pembinaan hukum dalam bidang hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum yang mengimbangi lajunya kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian dan transaksi yang lain dalam kegiatan bisnis.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dalam Penjelasan Umum nomor 1 menyatakan: “Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta melalui suatu lembaga mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan”.

Hak Tanggungan Atas Tanah dapat memberikan perlindungan yang seimbang kepada kreditur artinya dengan jaminan atas tanah, kreditur berkedudukan sebagai kreditur yang didahulukan daripada kreditur lain atau disebut kreditur preferent yang didahulukan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi dengan cara menjual benda jaminan dalam hal ini tanah. Begitu juga Hak Tanggungan Atas Tanah memberikan perlindungan kepada debitur artinya tanah yang dibebani Hak Tanggungan atas tanah sebagai jaminan tidak dimungkinkan menjadi milik kreditur dalam keadaan debitur wanprestasi, kreditur hanya berhak mendapat pelunasan sejumlah piutangnya dari hasil penjualan tanah yang dibebani Hak Tanggungan dan apabila ada kelebihan hasil penjualan tetap sebagai hak dari debitur. Semua perjanjian jaminan menurut peraturannya tidak mengakibatkan beralihnya hak milik benda jaminan sedangkan pengertian lembaga jaminan memberikan kepastian hukum artinya kreditur dengan pasti sebagai pemegang hak jaminan juga pasti dalam bentuk atau jenis jaminan apabila berwujud tanah pasti akan letak, luas dan batas-batas yang tercantum dalam sertipikat jaminan.

Pengertian Hak Tanggungan adalah sama dengan pengertian hak jaminan yang keberadaannya karena perjanjian jaminan yang mempunyai sifat sebagai perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut kredit baik kredit bank maupun kredit di luar lembaga perbankan atau kredit dalam transaksi lain-lain tetapi jaminan mempunyai tujuan yang sama yaitu mengamankan dalam arti kreditur mendapatkan jaminan akan pelunasan piutangnya meskipun debitur wanprestasi.

Ternyata tanah sangat berharga sebagai jaminan karena menurut sejarah harga tanah tidak pernah mengalami penurunan. Oleh karenanya sangatlah penting adanya lembaga jaminan yang obyeknya tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dengan berlakunya UUHT maka ketentuan Hypotheek atas tanah yaitu diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband yang diatur dalam S.1908-542 yang diubah dalam S.1937-190 tidak berlaku lagi, ditentukan dalam UUHT Pasal 29.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009) pada Bab 9 tentang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dinyatakan bahwa peratuan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang di atasnya. Begitu juga perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.

Berdasarkan sasaran dari Pembenahan Sistem dan Politik Hukum dalam RPJMN 2004-2009 maka peraturan perundang-undangan lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah harus merupakan sistem hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan yang lain dalam hal ini peraturan jaminan hak atas tanah. Peraturan perundang-undangan lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah di Indonesia untuk menuju sistem hukum nasional harus berdasar asas filosofis yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945 dan asas politik yaitu TAP MPR, PROPENAS 2000-2004 dam RPJMN 2004-2009 sebagai komponen umum sedangkan komponen khusus dari sistem hukum jaminan hak atas tanah adalah peraturan operasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT).

Peraturan jaminan atas tanah peninggalan jaman kolonial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah menghapus peraturan kolonial yaitu Hypotheek dan Credietverband yang mengatur jaminan atas tanah, maka seharusnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah merupakan sistem hukum jaminan hak atas tanah yang bersifat konsisten sehingga tidak terjadi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Oleh karenanya diperlukan penelitian tentang sistem hukum jaminan khususnya jaminan hak atas tanah atau Hak Tanggungan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah sudah merupakan sistem hukum jaminan khususnya jaminan atas tanah?

B. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini penulis lebih dulu menggunakan teori tentang sistem hukum menurut Fuller untuk mengukur adanya suatu sistem hukum yaitu dengan delapan asas hukum yang dinamakan principles of legality (Satjipto Rahardjo, 2000: 51), yaitu:

  1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya bahwa tidak boleh mengandung sekedar putusan-putusan ad hoc .
  2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu juga harus diumumkan.
  3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Membolehkan peraturan berlaku secara surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
  4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
  5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
  6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
  7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah peraturan.
  8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Sistem hukum jaminan di Indonesia yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hak jaminan. Hak Jaminan ada dalam KUHPerdata Pasal 1131 yaitu jaminan umum dan KUHPerdata Pasal 1132 jaminan khusus selanjutnya lembaga jaminan terhadap hak atas tanah yaitu Credierverband dan Hypotheek ini sbeelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan. Adanya hak jaminan karena ada perjanjian jaminan yang bersifat accessoir yaitu perjanjian tambahan atas perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian hutang-piutang yang biasa disebut perjanjian kredit.

Hukum jaminan yaitu hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur (J. Satrio, 1993: 2-3).

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem hukum jaminan Nasional harus mengacu kepada asas idiil yaitu Pancasila, asas konstitusional yaitu UUD 1945, asas politik yaitu TAP MPR dan asas operasional yaitu Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) diundangkan dan mulai berlaku tanggal 9 April 1996 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1996 dari sejarahnya merupakan pembaharuan hukum jaminan yang obyek hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan merupakan realisasi dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 karena hukum jaminan atas tanah yaitu Credietverband dan Hypoteek tidak sesuai lagi dengan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) sangat berarti dalam menciptakan unifikasi hukum tanah Nasional khususnya di bidang hak jaminan atas tanah (Maria S.W. Sumardjono, 1977: 37).

Subekti menyatakan bahwa hukum jaminan yang memberikan hak jaminan (hak tanggungan) dengan tujuan mengatur keseimbangan posisi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur dalam suatu hubungan hukum hak-hak jaminan dan dimaksudkan sebagai usaha pengamanan di bidang perkreditan (Rachmadi Usman, 1999: 25). Sebenarnya tentang hak jaminan sudah diatur secara umum dalam KUHPerdata Pasal 1131 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 1132 yaitu membedakan antara kreditur konkurent dan kreditur preferent . UUHT adalah hukum jaminan yang memberikan kedudukan bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan yang preferent . UUHT sebagai hukum jaminan Nasional seharusnya sebagai suatu sistem hukum jaminan apabila tidak sebagai sistem hukum maka akan terjadi duplikasi dalam arti tumpang tindih (overlapping )dari bagian-bagian peraturan hak jaminan dalam hal ini hak jaminan kebendaan, khususnya hak atas tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam UUPA Pasal 51 sudah ditentukan hak jaminan atas tanah yaitu hak tanggungan tetapi lembaga Hak Tanggungan belum berfungsi karena belum ada Undang-Undang yang mengatur untuk sementara diterapkan ketentuan Hypoteek dan Credietverband berdasarkan aturan peralihan yang ada dalam UUPA Pasal 57, UUHT sebagai Undang-Undang yang merealisasi ketentuan dalam UUPA Pasal 51. Dalam UUHT Pasal 29 Credietverband dan Hypoteek sepanjang mengenai tanah tidak berlaku lagi tetapi berdasar UUHT Pasal 24 diatur bahwa Hak Tanggungan Atas Tanah sebelum berlakunya UUHT yaitu Credietverband dan Hypotheek berasar UUPA Pasal 57 diakui dan berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut UUHT sampai berakhirnya hak tersebut.

Subyek Hak Tanggungan adalah pemberi dan penerima Hak Tanggungan atau disebut pemegang Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 8. Pemberi Hak Tanggungan dapat debitur sendiri atau pihak lain dan dapat juga debitur bersama pihak lain. Pemegang Hak Tanggungan tidak ada kewenangan menguasai secara physik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan tetapi tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak Tanggungan atau debitur.

Obyek Hak Tanggungan menurut UUPA Pasal 51 yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha sedangkan dalam UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (1) obyek Hak Tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Ushaa, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, dalam UUPA Hak Pakai tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan. Hak Pakai atas nama Pemerintah, Badna Keagamaan dan Sosial, Perwakilan Negara Asing tidak merupakan obyek Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan harus didaftarkan diatur dalam UUHT Pasal 13. Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 18. Pada dasarnya Hak Tanggungan mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit karena sifat Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir . Dalam UUHT Pasal 24 Ayat (1) ditentukan bahwa Hypotheek dan Credietverband yang ada yaitu berdasar UUPA Pasal 57 dengan berlakunya UUHT tetap berlaku sampai berakhirnya hak jaminan tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan Hukum Nasional (Setiono, 2002: 1). Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai kaedah-kaedah positif (kaedah perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu dan adanya karena perintah pemegang kedaulatan). Hukum diartikan sebagai undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis atau ius constitutum (law as what it is in the book ) yang sering pula disebut hukum obyektif ini berdasar konsep Soetandyo Wignyosoebroto (Prasetyo Hadi Purwandoko, 2004: 9). Lokasi penelitian dilakukan di berbagai tempat yang dapat digunakan untuk mengakses bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, di antaranya melalui internet, dan beberapa perpustakaan. Jenis data adalah data sekunder di bidang hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan logika deduksi (Setiono, 2002: 6).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 51 disebut tentang Hak Tanggungan kemudian dalam UUPA Pasal 57 disebutkan selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan belum terbentuk maka yang berlaku ketentuan Hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata Buku II dan ketentuan Credietverband yang diatur dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190. Setelah diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah kemudian disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT). Hypotheek dan Credietverband yang telah ada berlaku sebagai hak tanggungan sampai berakhirnya Hypotheek dan Credietverband tersebut hal ini diatur dalam UUPA Pasal 57.

UUHT terdiri dari IX Bab dengan 31 Pasal. Dalam penelitian ini ditekankan pada asas-asas, subyek dan obyek yang terkandung dalam pasal-pasal UUHT. Pasal-pasal dalam UUHT merupakan satu-kesatuan komponen


artinya adalah bagian yang merupakan seutuh komponen yang ada dapat dibedakan antara komponen umum dan komponen khusus.

  1. Komponen Umum

Dalam penelitian ini menurut Stufen Theory dari Hans Kelsen pengertian komponen umum yaitu di Negara Republik Indonesia semua hukum positif harus berdasar Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR (Bachsan Muttafa, 2003: 116-117), komponen umum mencakup asas idiil, asas konstitusional dan asas politik, asas-asas tersebut harus terkandung dalam pasal-pasal UUHT.

a. Asas Idiil yaitu Pancasila

Sesuai dengan Stufen Theory dari Hans Kelsen, Pancasila sebagai dasar berlakunya hukum positif di Indoneia. UUHT merupakan realisasi dari UUPA Pasal 51. Dalam UUPA dan UUHT disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hal ini adalah sila dari Pancasila. Disebutkan pula bahwa UUHT sebagai lembaga jaminan khususnya jaminan hak atas tanah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga dalam UUPA Pasal 1 dan dari hal menimbang huruf (a) jelas bahwa Pancasila sebagai dasar UUPA dan UUHT.

b. Asas Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20. Dari asas persatuan dan kesatuan UUHT sebagai realisasi dari unifikasi hukum jaminan atas tanah yang berdasar UUPA sebagai Hukum Tanah Nasional. Asas persamaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu tidak mengenal diskriminasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 dan UUPA Pasal 9 Ayat (2) sebagai ketentuan juga dalam UUHT karena pasal-pasal dalam UUHT tidak ada yang menyebutkan perbedaan hak perempuan dan laki-laki tetapi yang disebutkan adanya perbedaan hak kreditur dan debitur. Asas demokrasi ekonomi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 dan ada perubaan pada Amandemen keempat pada 10 Agustus 2002 yang menambahkan pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Dasar demokrasi ekonomi terdapat dalam UUPA Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) dari ketentuan tersebut menjadi dasar dari peraturan UUHT yang termuat dalam UUHT Pasal 4. Meskipun obyek Hak Tanggungan dalam UUPA berbeda dengan yang ditetapkan dalam UUHT tetapi tujuannya sama yaitu terwujudnya demokrasi ekonoi. UUPA Pasal 19 dan UUHT Pasal 13 mengatur mengenai pendaftaran hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah dan akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum berarti Hak Tanggungan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1).

c. Asas Politik

Asas politik hukum Nasional ada dalam GBHN yang tertuang dalam berbagai ketetapan MPR untuk UUHT yang merupakan realisasi UUPA Pasal 51 berdasar politik pertanahan di Indonesia yang diatur dalam UUPA yang menetapkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan pertanahan jaman Kolonial dan tidak berlakunya KUHPerdata Buku II sepanjang ketentuan mengenai tanah dan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan ruang angkasa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) adalah sebagai Hukum Agraris Nasional.

  1. Komponen Khusus

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sebagai sistem hukum di samping berisi komponen umum juga berisi komponen khusus, komponen khusus dari UUHT yaitu:


a. Asas Operasional

UUPA yaitu diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA. UUHT diundangkan pada tanggal 9 April 1996 sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 selanjutnya disebut UUHT.

b. Asas Penggolongan Jaminan

KUHPerdata Pasal 1131 mengatur jaminan kebendaan secara umum (jaminan umum). KUHPerdata Pasal 1132 tersirat dimungkinkan adanya jaminan khusus dan KUHPerdata Pasal 1133 menentukan hak istimewa kreditur pada pemegang gadai dan hypotheek yang dipasang pada jaminan khusus. Jaminan dapat digolongkan jaminan khusus dan jaminan umum dibedakan lagi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tetap.

c. Asas Konkurent dan Preferent

KUHPerdata Pasal 1131 berlaku asas konkurent sedangkan KUHPerdata Pasal 1132 dimungkinkan berlakunya asas preferent sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 1133 berlaku asas preferent. UUHT memberikan kedudukan preferent kepada pemegang Hak Tanggungan.

d. Asas hukum Benda Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang obyeknya ditentukan dalam Pasal 1 adalah benda-benda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kekayaan Nasional.

e. Asas Pemisahan Horizontal

Pengertian asas pemisahan horizontal yaitu tanah sebagai benda yang terpisah dari benda lain yang bukan tanah. Asas pemisahan horizontal secara implisit ada dalam UUPA Pasal 5 dan juga secara implisit terkandung dalam UUHT karena Hak Tanggungan tidak dengan sendirinya mengikat benda yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan berati berlaku atas pemisahan horizontal. Asas ini secara eksplisit diatur dalam UUHT Pasal 4 Ayat (5).

f. Asas Specialiteit

Hak atas tanah yang dijaminkan dalam bentuk Hak Tanggungan harus dibuktikan secara individual (khusus) meliputi wujud, letak, luas dan batas dan hak yang ada atas tanah tersebut serta pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan bukti sertipikat hak atas tanah ini diatur dalam UUPA Pasal 51 dan UUHT Pasal 4 dan Pasal 27.

g. Asas Publisitas

Hak Tanggungan harus didaftarkan untuk memperoleh sertifikat telah diatur dalam UUHT Pasal 13 pendaftaran di Kantor Pertanahan diatur dalam UUHT Pasal 14.

h. Asas Totalitas

Dalam UUHT Pasal 2 ditentukan bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali apabila diperjanjikan lain jadi UUHT Pasal 2 dapat disimpangi apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

i. Asas Droit de Suite

Pengertian Droit de Suite atau Zaaksgevolg artinya Hak Tanggungan adalah hak kebendaan yang terus mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapapun benda itu berada diatur dalam UUHT Pasal 7. Apabila obyek Hak Tanggungan dialihkan atau beralih kepada pihak lain Hak Tanggungan tetap ada tidak menjadi hapus, karena hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam UUHT Pasal 18.

j. Asas Absolut

Pengertian asas absolut dihubungkan dengan sifat ketentuan yang ada dalam UUHT Ketentuan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan kebendaan atas tanah diatur secara absolut artinya tidak dapat disimpangi oleh siapapun dan apabila terjadi penyimpangan maka batal demi hukum dari ciri-ciri yang ada maka UUHT merupakan hukum pemaksa atau dwingendrecht . Asas ini terkandung dalam subyek, obyek, tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan yang ada dalam UUHT.

k. Asas Sistem Tertutup

Pengertian sistem tertutup sama dengan absolut yaitu tidak dapat disimpangi dan apabila terjadi penyimpangan berakibat batal demi hukum. UUHT Pasal 10 yang mengatur APHT harus dengan akta otentik yaitu akta PPAT tidak dapat dengan akta yang lain. Tentang kewenangan yang ada dalam Hak Tanggungan ditentukan dalam UUHT Pasal 12 di mana pemegang Hak Tanggungan hanya mendapat kewenangan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Janji ynag memberikan kewenangan pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. Ketentuan dalam UUHT menganut sistem tertutup dan sifat peraturan sebagai peraturan yang memaksa.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, sistem adalah asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Hukum positif yang didukung oleh asas-asas bersifat harmonis, seimbang tidak mengandung konflik dan tidak tumpang tindih. UUHT merupakan sistem hukum karena keseluruhan aturan hukum disusun secara terpadu atas asas terdiri dari asas adil, asas konstitusional, asas politik (komponen umum) dan asas-asas yang merupakan komponen khusus yang ada dalam UUHT. UUHT merupakan hukum Nasional berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berlakunya UUHT terwujudlah unifikasi hukum jaminan atas tanah yang berdasar Pancasila, UUD 1945 dan UUPA sebagai unifikasi hukum tanah di Indonesia. Asas-asas dalam UUHT sesuai dengan tujuan hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu dan tidak pernah dengan tujuan mendapatkan hak milik dari obyek Hak Tanggungan yaitu diatur dalam UUHT Pasal 12. Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sesuai dengan tujuan dari hukum jaminan yaitu untuk pelunasan hutang tertentu. Hak Tanggungan obyeknya hak atas tanah yang ditentukan dalam UUPA Pasal 51 ditentukan Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat dibebani Hak Tanggungan. Ketentuan ini sesuai dengan UUHT Pasal 4 Ayat (1) dan ditambah Hak Pakai atas Tanah Negara UUHT Pasal 4 Ayat (2) jadi tidak ada tumpang tindih antara UUPA dan UUHT.

E. Simpulan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengandung komponen umum yaitu asas idiil dalam Pancasila, asas konstitusional dalam UUD 1945, asas politik dalam hal ini politik pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sedangkan komponen khusus ada dalam UUHT yang tidak mengandung diskriminasi laki-laki dan perempuan tetapi dibedakan antara WNI dan WNA yang bertujuan seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Berlakunya UUHT menghapus Hypotheek dan Credietverband diatur dalam UUHT Pasal 29. Komponen umum dan komponen khusus tersusun menjadi komponen yang saling berhubungan dan merupakan sistem hukum jaminan atas tanah yang memberi kepastian dan mengamankan piutang kreditur untuk mendapatkan pelunasan tetapi UUHT juga melindungi debitur karena kreditur tidak diberi kewenangan untuk mendapatkan hak milik atas benda jaminan.

F. Saran

Nama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menimbulkan pengertian yang bertentangan dengan asas pemisahan horizontal maka sebaiknya diberi nama “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah”. Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Pakai atas Tanah Negara sebaiknya hanya WNI sebagai pemegang Hak Pakai yang dapat memasang Hak Tanggungan sesuai dengan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan masyarakat supaya mendaftarkan dan mendapat Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sehingga hak atas tanah dapat dijadikan jaminan hutang dalam mengembangkan usahanya.


DAFTAR PUSTAKA

A.P. Parlindungan. 1984. Komentar Atas Undang-Undang pokok Agraria . Bandung: Alumni.

______________. 1996. Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan . Bandung: CV. Mandar Maju.

Ade Mawan Suherman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amirudin & H. Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bachsan Mustafa. 1985. Hukum Agraria Dalam Perspektif . Bandung: Remadja Karya.

______________. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono. 1962. Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Djilid Pertama. Djakarta: Penerbit Djambatan.

____________. 1971. Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya . Djilid Kedua. Djakarta: Penerbit Djambatan.

Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.

Dardiri Hasyim. 2004. Amandemen KUH Perdata Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional . Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Djohaendah Hasan. 1997. Hak Tanggungan Implikasinya Terhadap Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Eddy Ruchiyat. 2004. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi . Bandung: PT. Alumni

H. Ali Achmad Chomzah. 2003. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia . Jilid 1. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

_____________________. 2004. Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

H. Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat. Mengumpulkan dan Membuka Kembali . Bandung: PT. Refika Aditama.

H. Van Der Tas. 1956. Kamus Hukum Belanda – Indonesia . Djakarta: Timur Mas N.V.

Imam Kusrahyono. 2004. Hukum Rumah Susun . Malang : Bayumedia Publishing.

J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan . Buku I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

______. 2004. Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan . Buku II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia Publsihing.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: CV. Mandar Maju.

Maria S.W. Sumardjono. 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta: Kompas.

Mariam Darus Badrulzaman. 1997. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional . Bandung : PT. Alumni.

________________________. 1997. Posisi Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan Nasional . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

________________________. 2000. Beberapa Permasalahan Dalam Hak Jaminan . Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

________________________. 2004. Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan . Bandung : CV. Mandar Maju.

Mariam S.W. Sumarjono. 1997. Prinsip Dasar Dan Isu Di Seputar UUHT . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Munir Fuady. 2000. Jaminan Fidusia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prasetyo Hadi Purwandoko. 2004. Selayang Pandang Penelitian Hukum . Makalah Pada Lokakarya “Metodologi Penelitian Hukum”, pada tanggal 11 Desember 2004. Fakultas Hukum UNS.

Purnadi Purbacaraka. 1983. Sendi-sendi Hukum Agraria . Jakarta : Ghalia Indonesia.

_________________. 1993. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 1999. Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah . Jakarta : Djambatan.

Remy Sjahderini. 1999. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan . Bandung: PT. Alumni.

Setiono. 2002. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum . Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS.

Soetandyo Wignjosubroto. 1974. Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi Dalam Masyarakat Indonesia . Surabaya: Erlangga.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan . Yogyakarta: Liberty.

______. 1977. Hukum Perdata Hak Jaminan Atas Tanah . Yogyakarta: Liberty.

Soedharyo Soimin. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.

_______________ & Sri Marmudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.

Subekti. 1981. Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: PT. Alumni.

Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Bandung: PT. Alumni.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Tarsih Tarmudji. 1991. Manajemen Bisnis . Yogyakarta: Liberty.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (RPJMN 2004-2009).


BIODATA PENULIS

Endang Mintorowati, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (S1) diselesaikan di Universitas Sebelas Maret tahun 1979 dan (S2) dari Pascasarjana Universitas Sebelas Maret tahun 2006.

businessmails.biz best way to earn money

864 Comments so far...

Tommy Says:

13 February 2015 at 3:01 pm.

.

ñïñ çà èíôó….

Jessie Says:

13 February 2015 at 3:30 pm.

.

thank you!!…

bill Says:

13 February 2015 at 3:59 pm.

.

ñïñ….

john Says:

13 February 2015 at 4:27 pm.

.

thanks for information….

perry Says:

13 February 2015 at 4:57 pm.

.

tnx for info….

herman Says:

13 February 2015 at 5:26 pm.

.

áëàãîäàðåí!!…

Zachary Says:

13 February 2015 at 10:08 pm.

.

ñïñ!!…

jamie Says:

13 February 2015 at 10:48 pm.

.

tnx for info!…

bruce Says:

14 February 2015 at 3:06 am.

.

ñïàñèáî!!…

alfonso Says:

14 February 2015 at 3:46 am.

.

tnx for info!!…

Enrique Says:

14 February 2015 at 10:22 am.

.

áëàãîäàðåí!!…

george Says:

14 February 2015 at 10:51 am.

.

thank you….

eddie Says:

14 February 2015 at 1:40 pm.

.

ñýíêñ çà èíôó….

salvador Says:

14 February 2015 at 1:58 pm.

.

ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

Browse

Calendar

November 2009
M T W T F S S
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Categories

Links